Selasa, 25 Agustus 2009

BKD oh BKD

Kami sedikit sesalkan sikap tidak profesional di jajaran BKD Provinsi NTB, cq Bagian DIKLAT. Pasalnya beberap waktu lalu tepatnya bulan Mei 2009, BKD mengirimkan Surat Pengantar Penawaran S2 Pusbindiklatren, BAPPENAS ke seluruh SKPD Provinsi NTB dengan Nomor Surat 826/533/BKD/2009 tanggal 18 Mei 2009, dan Surat Pusbindiklatren BAPPENAS No. 1722/Ses/03/2009 Tanggal 18 Maret 2009 perihal Informasi Beasiswa Gelar Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2010.
Segala persyaratan telah kami penuhi dengan target tidak melampaui batas akhir pengiriman ke Bappenas yakni tanggal 1 Agustus 2009. Untuk menjaga-jaga surat terlambat tiba di Bappenas, kami berusaha mengemail Bappenas sebagai pemberitahuan awal, sementara surat dan berkas remi lainnya akan menyusul secara kolektif melalui BKD Provinsi. Namun, kami sangat kecewa karena surat pengantar berkas resmi lamaran S2, tidak dikirim ke penyelenggara beasiswa dalam hal ini Bappenas, ironisnya berkas-berkas tersebut tidak ada di BKD Provinsi NTB. Kami sudah kontak dengan staf pengelola kediklatan BKD, namun mereka meminta kami untuk membuat berkas baru, dan dikirim langsung ke Penyelenggara dan BKD hanya menerima tembusan.
Lha ini gimana, semestinya ada pemberitahuan donk (minimal via telephone) kepada SKPD pengirim calon peserta, sementara penyelenggara yang kami hubungi tetap menyatakan, bahwa berkas lamaran yang dikirim melebihi batas waktu (1 Agustus 2009) tidak akan diproses, alias gugur. Apa iya kinerja BKD seperti ini yang bisa mengangkat visi NTB beriman dan berdaya saing?? Untuk diketahui, IPM kita masih bertengger sebagai runner-up dari bawah, urutan ke 32 dari 33 provinsi. Jadi untuk melanjutkan studi dengan memanfaatkan beasiswa Bappenas aja segitu rumitnya, apalagi bila menyentuh dana APBD provinsi pada SKPD ybs.
Jadi kami berkesimpulan, BKD tetap saja mematri slogan NTB dengan tetap berkonotasi "Nasib Tidak Baik" .
Celoteh ini coba kami kirimkan untuk kita renungkan bersama, dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur terpilih perioda 2008-2013 "Mewujudkan masyarakat NTB yang beriman dan berdaya saing", sekedar menjadi cambuk untuk lebih bersikap profesional dan keberpihakan yang seimbang, dan sekedar melemparkan sedikit kekecewaan atas kecerobohan BKD. Jadi kami mohon kedepan untuk BKD dan jajarannya bisa lebih memprioritaskan kepentingan eksternal lembaga dalam upaya peningkatan sumber daya manusia daripada internal, karena kebutuhan peningkatan kapasitas SDM bukan hanya untuk BKD saja, tetapi merata untuk semua SKPD. Wassalam.

1 komentar:

  1. Kami juga mengalami hal yang sama di propinsi kami. Nampaknya hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan pegawai terkesan dihalang-halangi. Padahal logikanya kan kalau pegawai ingin maju harus disokong oleh pemda. Kalau begini terus kapan majunya negeri kita.

    BalasHapus